Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemerintah tidak akan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan hingga 2024 mendatang. Hal ini berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Menkes Budi, saat terjadi inflasi biasanya diikuti dengan kenaikan premi asuransi. Namun secara politik, kenaikan tarif premi iuran BPJS Kesehatan kemungkinan masih belum dapat diterima. 

"Secara politik kan susah menerima (kenaikan tarif), sehingga Bapak Presiden yang minta, kalau bisa jangan naik sampai 2024. Sehingga kita jaga benar sampai 2024 posisi politik pemerintah adalah ini tidak naik," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (23/11/2022). 

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan bahwa ke depannya, Kemenkes akan melakukan penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Saat ini, pemerintah telah melakukan integrasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang telah diterapkan di beberapa rumah sakit. 

Nantinya, kelas rawat 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan akan dihapus yang kemudian, akan diganti dengan KRIS, jaminan kesehatan standar nasional). 

"Saya pelajari kalau BPJS mau dibikin sustainable kelasnya harus standar dan satu, kita melayani seluruh masyarakat Indonesia menggunakan konsep universal health coverage itu standarnya satu," ucapnya.

Tidak hanya itu, Menkes Budi juga menyinggung masyakarat kelas menengah atas untuk memilih asuransi swasta, ketimbang menggunakan BPJS Kesehatan.

"Untuk nasabah-nasabah kaya, dia seharusnya bisa menambah dengan kombinasikan iuran jaminan asuransi BPJS dengan swasta, di mana yang bersangkutan harus bayar sendiri," pungkas Budi.